Ikut Demo, Guru Honorer Malah Terancam Dipecat
DEPOK - Sejumlah guru honorer yang berunjuk rasa menuntut pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Balai Kota Depok beberapa waktu lalu mengaku diancam pihak sekolah. Mereka mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.Para guru diterima oleh Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok Yeti Wulandari dari Partai Gerindra. Salah satu guru yang ikut aksi unjuk rasa mengaku dipanggil oleh kepala sekolah lantaran bergabung dalam Front Pembela Honorer Depok (FPHD).
Rosidah, guru di SDN Tugu IX menuturkan dirinya diberikan dua pilihan oleh kepala sekolah. Pertama, dirinya diminta untuk mengundurkan diri atau kedua dirinya akan dipecat oleh sekolah.
"Saya sangat menyesalkan adanya intimidasi tersebut. Karena selama 25 tahun nasib saya masih terkatung-katung, bukannya nasib berubah, ternyata saya malah diancam," kata Rosidah di DPRD Depok, Rabu (19/6/2013).
Salah satu pendamping FPHD Nur Rambe mengatakan, dari 320 guru honorer tersebut hanya 15 orang saja yang ikut unjuk rasa. Dan kini nasib mereka semakin tak jelas karena mendapat intimidasi.
"Alasannya guru tidak boleh unjukrasa, karena mereka adalah pendidik, khawatir ditiru anak-anak muridnya," ujar Rambe.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok Yeti Wulandari menduga, intimidasi dilakukan secara sistematis langsung diarahkan oleh birokrat di atasnya dalam hal ini pejabat di Dinas Pendidikan Kota Depok.
Dia mengaku sudah meminta audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Daerah, namun tak ada yang datang.
"Karena dari cerita mereka, setelah mereka menghadap kepala sekolah dan diberi opsi tersebut, mereka juga harus menghadap salah seorang pejabat Dinas Pendidikan Kota Depok, ini protret buram pendidikan dan tenaga kerja di Pemkot Depok dan contoh buruknya komunikasi antara Pemerintah Kota dengan para honorer. Mereka mengabdi bertahun-tahun, nasibnya tak diperhatikan," imbuhnya.
Sumber
|
Agung Budianto