Pernyataan mengejutkan dilontarkan DR Santi Ambarukmi, Kepala Bidang Profesi
Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional dalam sebuah simposium yang
diadakan KNPI Samarinda di Hotel Grand Sawit belum lama ini. Ternyata, hasil
rata - rata Uji Kompetensi Guru (UKG) 2013 di seluruh Indonesia hanya 4,25.
"Memang
ada yang nilai 8 atau 9. Tapi rata - ratanya hanya 4,25," kata Santi.
Santi juga menegaskan, bahwa sejak otonomi daerah, maka tanggungjawab
peningkatan kualitas guru ini ada ditangan Pemerintah Daerah.
Seperti
diketahui, Kementrian Pendidikan Nasional melaksanakan UKG ini untuk
melihat melihat kompetensi seorang guru
apakah sudah memenuhi empat ranah yang akan diujikan, yaitu kompetensi
pedagogi, kompetensi akademik, kompetensi institusional, dan kompetensi
profesi.
Materi yang
diujikan pada uji kompetensi guru
meliputi 30 persen kompetensi pedagogik dan 70 persen kompetensi profesional.
Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam
proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas. Sedangkan aspek
profesional adalah kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan
kualifikasi akademik guru. Yaitu kemampuan yang dimiliki guru
dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. UKG ini sendiri
dilaksanakan secara on line.
Menanggapi
hal ini, Nursobah, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Selasa (4/6/2013)
mengatakan, bahwa hasil UKG yang disampaikan Kemendiknas menjadi informasi
yang penting untuk Samarinda. Bahwa ternyata standar yang dimiliki guru- guru
kita belum menggembirakannya.
"Perlu
diketahui metode penilaiannya. Jika metodenya sama dengan sertifikasi, maka
dipastikan bahwa guru - guru
di Samarinda masih gagap teknologi. Karena penggunaan alat menjadi sarana utama.
Penilaian kompetensi ini hampir mirip dengan penilaian yang pernah disampaikan
diknas Kaltim tentang sample yang diambil dari kompetensi guru
di Samarinda," kata Nursobah.
Menurutnya,
terkait hasil yang disampaikan Kemendiknas ini harus dilakukan evaluasi
komprehensif.
"Dengan rendahnya kompetensi ini, DPRD Samarinda menyarankan agar pemkot memulai start program dari angka kompetensi ini. Mulai dan definisikan. Kompetensi apa yang paling rendah, mana yang harus sudah di 'reject' diganti untuk disegarkan kembali knowledge (pengetahuan)nya," katanya.
"Dengan rendahnya kompetensi ini, DPRD Samarinda menyarankan agar pemkot memulai start program dari angka kompetensi ini. Mulai dan definisikan. Kompetensi apa yang paling rendah, mana yang harus sudah di 'reject' diganti untuk disegarkan kembali knowledge (pengetahuan)nya," katanya.
Dari hasil
ini juga menurutnya, Kepala Dinas Pendidkan Samarinda sudah bisa mulai bisa
memetakan titik - titik kritis kekurangan sistem pendidikan di Samarinda. Sudah
saatnya pemkot Samarinda melalui moment ini meminta guru
untuk bekerja dengan ikhlas. Karena faktanya, setelah insentif diberikan
ternyata hasil evaluasi penilaian sangat rendah dan belum menggembirakan.
"Saya
yakin, ini hanya salah satu parameter dengan potensi yang masih sangat besar
dimiliki semua guru di Samarinda. Dan kami yakin, guru
- guru
Samarinda merupakan pembelajar cepat. Jika hanya masalah gaptek, saya usulkan
semua guru
di latih cara menggunakan komputer dan internet. STMIK Widya Cipta Dharma bisa
menjadi fasilitator agar guru trampil berkomputer dan berinternet,"
katanya.
|
Agung Budianto